Merdeka dalam Penjajahan

Apa itu “merdeka dalam penjajahan” ? Merdeka dalam penjajahan adalah persepsi kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sepertinya merdeka tapi sesungguhnya berada dalam lingkaran jebakan penjajahan total dan sistematis oleh perang strategi Yahudi, pada tingkatan taktis dapat dianalisa sebagai perang ekonomi antara poros Amerika dan poros China. Indonesia berada dalam pusaran jebakan perang itu dan menjadi korban akibat ketidaksiapan menghadapi dan memanfaatkan situasi perang strategi. Sejarah akan berulang terus menerus dari masa ke masa, dari jaman ke jaman, dari generasi ke generasi, dari peradaban ke peradaban. Kehampaan ideologi adalah penyebab utama, penyakit lupa ingatan pada pelajaran sejarah menjadikan kita akan selalu “belajar menjadi korban”.

Peringatan Dini Intelijen di Media Massa

Tugas kita adalah memompa keberanian untuk “membongkar batas-batas keilmuan”. Mari kita lewati hidup yang singkat ini untuk bersama menegakkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan. Hidupkan perjuangan, merdeka 100%. Jangan pernah takut untuk berkata “Tidak !”. Amin.

MANIFESTO :

Atas nama rakyat, kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, dipersembahkan untuk bangsa Indonesia. singgasana “manusia merdeka” adalah kebebasan tanpa rasa takut dari penindasan kebenaran-kebenaran tiran, persoalan memuliakan manusia adalah kehendak menjadi “jiwa yang bebas”, perjuangan mendewasakan manusia, karena titik sentral alam semesta adalah manusia sang khalifah.. sehingga tidak ada lagi dinding pemisah antara MANUSIA dan KEBENARAN.

[ Tim Manifesto: Jumi Sanoprika, Oyik Darpito, Zaid Perdana, Michell, Mussanurvan ]

=!=

For Pentagon, Asia Moving to Forefront

By Thomas E. Ricks
Posted on 05/26/2000

When Pentagon officials first sat down last year to update the core planning document of the Joint Chiefs of Staff, they listed China as a potential future adversary, a momentous change from the last decade of the Cold War.

But when the final version of the document, titled “Joint Vision 2020,” is released next week, it will be far more discreet. Rather than explicitly pointing at China, it simply will warn of the possible rise of an unidentified “peer competitor.”

The Joint Chiefs’ wrestling with how to think about China–and how open to be about that effort–captures in a nutshell the U.S. military’s quiet shift away from its traditional focus on Europe. Cautiously but steadily, the Pentagon is looking at Asia as the most likely arena for future military conflict, or at least competition.

“The focus of great power competition is likely to shift from Europe to Asia,” said Andrew Krepinevich, director of the Center for Strategic and Budgetary Assessments, a small but influential Washington think tank. James Bodner, the principal deputy undersecretary of defense for policy, added that, “The center of gravity of the world economy has shifted to Asia, and U.S. interests flow with that.”

When Marine Gen. Anthony Zinni, one of the most thoughtful senior officers in the military, met with the Army Science Board earlier this spring, he commented off-handedly that America’s “long-standing Europe-centric focus” probably would shift in coming decades as policymakers “pay more attention to the Pacific Rim, and especially to China.” This is partly because of trade and economics, he indicated, and partly because of the changing ethnic makeup of the U.S. population.

War Gaming

The U.S. military’s favorite way of testing its assumptions and ideas is to run a war game. Increasingly, the major games played by the Pentagon–except for the Army–take place in Asia, on an arc from Tehran to Tokyo. The games are used to ask how the U.S. military might respond to some of the biggest questions it faces: Will Iran go nuclear–or become more aggressive with an array of hard-to-stop cruise missiles? Will Pakistan and India engage in nuclear war–or, perhaps even worse, will Pakistan break up, with its nuclear weapons falling into the hands of Afghan mujaheddin? Will Indonesia fall apart? Will North Korea collapse peacefully? And what may be the biggest question of all: Will the United States and China avoid military confrontation? All in all, estimates one Pentagon official, about two-thirds of the forward-looking games staged by the Pentagon over the last eight years have taken place partly or wholly in Asia.

“I think that, however reluctantly, we are beginning to face up to the fact that we are likely over the next few years to be engaged in an ongoing military competition with China,” noted Princeton political scientist Aaron L. Friedberg. “Indeed, in certain respects, we already are.”

Twin Efforts

The new attention to Asia also is reflected in two long-running, military-diplomatic efforts. The first is a drive to renegotiate the U.S. military presence in northeast Asia.

Southeast Asia Redux

The second major diplomatic move is the negotiation of the U.S. military’s reentry in Southeast Asia.

• Report :
The United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region 1998″ • The Pentagon’s Feb. 1999 Report to Congress: “The Security Situation in the Taiwan Strait”

By Thomas E. Ricks, Washington Post Staff Writer Friday, May 26, 2000; Page A01
=!=

Respubliken Indoneswa

Menegakkan Kedaulatan Rakyat Dengan Membangun Generasi Mandiri

*Mengantisipasi Ancaman Keutuhan Bangsa Indonesia

Resume “Sarasehan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia”

Gedung Juang Jakarta, 2002.

*************************************************************

Dimuat Harian Medan Pos, 26 Mei 2006

Memperingati Hari Kebangkitan Nasional

Deklarasi Masyarakat Anti Komunis Sumatera Utara

Tugu `66, Medan – 20 Mei 2006

************************************************************

Edited: 08 September 2008

Memperingati Hari “Respubliken Indoneswa”, 9 September 1927

*************************************************************

PERTEMUAN wakil-wakil 18 kerajaan pada tanggal 9 September 1927 di Istana Tapak Siring Bali merumuskan komitmen kebangsaan, bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara menyadari persamaan nasib sebagai bangsa terjajah, bangsa tertindas oleh praktik kolonialisme. Persamaan ini terkristalisasi ke dalam tataran nilai ide, keinginan bersatu dalam sebuah “Respubliken”.

Nilai ide dari Respubliken Indoneswa, kemudian dikenal dengan Republik Indonesia, adalah kesadaran untuk bersatu dalam sebuah negara, naluri perlawanan dari bangsa terjajah untuk menolak segala bentuk penjajahan, khususnya pada saat itu di wilayah territorial persada nusantara Indonesia. Inilah filosofi kenegaraan Republik Indonesia. Tidak cukup filosofi kenegaraan, sebuah bangsa seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, dan budaya, dari Aceh hingga Papua, perlu ikatan filosofi kebangsaan, yakni Negara Kesatuan.

Bangsa-negara (Nation-State) Republik Indonesia ini kemudian berkomitmen, Negara Kesatuan dalam wilayah kebangsaan perlu menjamin tegaknya Kedaulatan Rakyat. Parameter Kedaulatan Rakyat tersebut yakni “Keadilan Sosial” dengan menciptakan masyarakat makmur sejahtera. Republik Indonesia dalam wilayah kenegaraan perlu menjamin proses demokrasi yang sesuai kondisi objektif bangsa. Demokrasi yang original kebangsaan, bukan demokrasi plagiat yang mengadopsi demokrasi ala Amerika, maupun ala Eropa. Kedaulatan Rakyat dan Proses Demokrasi inilah yang kemudian menjadi komitmen dari keinginan luhur bangsa Indonesia saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), prasyarat keutuhan negara-bangsa.

Misi penegakan kedaulatan rakyat dan pengawasan proses demokrasi diatur dalam lembaganya masing-masing, yakni lembaga kedaulatan rakyat dan lembaga proses demokrasi. Strategis kedaulatan rakyat telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Dasar (UUD) NKRI tahun 1945, bentuk negara kesatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai platform kebangsaan. Namun kemudian, polemik sistem kenegaraan Republik Indonesia bersumber pada proses demokrasi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD NKRI tahun 1945 yang menerapkan demokrasi Trias Politika ala Montesqiue, yakni demokrasi kepartaian. Masyarakat merasakan bahwa proses demokrasi kepartian justru mendistorsi kedaulatan rakyat, bukannya dikontrol oleh penegakan kedaulatan rakyat yang hakiki, yakni mendengarkan suara hati nurani rakyat, bukan kepentingan politik golongan elit wakil rakyat yang duduk di parlemen.

Dinamika gerakan mahasiswa dan pemuda, paska Angkatan `45 dan Angkatan `66 dirasakan hanya sampai ke titik kristalisasi tanpa akumulasi kekuatan. Akumulasi kekuatan diharapkan mampu membangun kekuatan originalitas bangsa, melahirkan ketokohan kepemimpinan nasional sekapasitas Tan Malaka, Bung Karno, Bung Hatta dan Bung Syahrir.

Malah yang lahir kemudian justru generasi-generasi plagiat yang menjadikan Marx, Lenin, Trotsky sebagai panutan. Ke depan, mahasiswa dan pemuda hendaknya segera me-manage asset bangsanya ini menjadi generasi yang mandiri, bangsa yang kreatif (Creative Society) sehingga mampu membangun kedaulatan rakyat. Generasi mandiri adalah generasi yang tidak bergantung pada bangsa asing, tanpa terpesona oleh tipuan kapitalisme dan komunisme dan yang terpenting, generasi yang tahu dan mengerti menghitung asset bangsa, wilayah bangsa dan ideologi bangsa. Generasi era tahun 2000 inilah yang diharapkan mampu membangun kemandirian generasi, siap menerima estafet perjuangan dari generasi Angkatan `45 yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Namun, siap pula meneruskan perjuangan generasi Angkatan `66 yang telah menghirup udara alam kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan dengan melawan pengaruh komunisme di Indonesia. Tetapi, samudra luas kemerdekaan ini masih harus tetap dipertahankan oleh ancaman bangsa asing melalui kapitalisme total dan komunisme. Saat ini kita berada dalam kapal yang oleng dan retak sana-sini. Tergantung kita generasi muda penerus perjuangan bangsa, apakah kita tenggelam bersama kapal bangsa ini yang hampir karam, atau bersama-sama kita perbaiki dan nakhodai mengarungi samudra kemerdekaan. MERDEKA 100 % !!! ***